PERTUNI Mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Propinsi DKI Jakarta

Musrenbang merupakan forum dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) propinsi Jakarta tahun 2011, yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat RT hingga tingkat propinsi. Musrenbang juga berfungsi untuk menjembatai kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dibidang pembangunan serta penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun 2011.

 Pada tanggal 02 – 03 Juni 2010, PERTUNI DKI Jakarta menerima undangan untuk mengikuti

sebuah prestasi dan pembuktian bahwa PERTUNI DKI Jakarta telah semakin mendapatkan pengakuan eksestensi serta diperhitungkan peranannya sebagai salah satu sebagai organisasi kemasyarakatan  yang solid dan berkompeten di DKI Jakarta, dengan di undangnya PERTUNI sebagai salah satu lembaga peserta Musrenbang. Kesempatan mengikuti musyawarah ini merupakan untuk pertama kalinya. Dalam forum ini PERTUNI berkesempatan menyampaikan usulan dan pemikiran terkait isu strategis pembangunan daerah tahun 2011, khususnya menyangkut kepentingan kaum disabilitas tunanetra.

 Kegiatan dibuka oleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta Fauzi Bowo serta dihadiri oleh  menteri perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Beppenas Armida Alisyahbana, serta perwakiilan dari kementerian dalam negeri dan  kementerian keuangan. Forum ini juga cukup strategis mengingat dihadiri oleh para undangan yang berasal dari unsure MUSPIDA Propinsi DKI Jakarta, DPRD dan DPR RI, Perwakilan Pemerintahan Pusat, para walikota dan bupati di 6 wilayah DKI Jakarta, para kepala dinas propinsi, kalangan perguruan tinggi dan Para lembaga Swadaya masyarakat. PERTUNI merupakan 1 dari 37 LSM dan Ormas yang di undang dalam forum tersebut. Dalam kesempatan tersebut, PERTUNI yang diwakili oleh Bayu Iwan Yulianto (Ketua daerah)  dan Hani (staf Pertuni) menyampaikan usulan tentang layanan kesehatan dan  pembinaan olah raga bagi tunanetra, serta hal – hal lain menyangkut kepentingan kaum disabilitas.